PRC Rilis Hasil Survey Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Jakarta, Februari 2020- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah melewati 100 hari masa kerjanya. Dalam survei yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting (PRC) bekerja sama dengan Parameter Politik Indonesia (PPI), menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'rut berada di level 61,4 persen. Sementara 33 persen merasa tidak puas.

Kepuasan atas pemerintahan Jokowi ditopang oleh beberapa kebijakan. Masyarakat merasa puas dengan pembangunan infrastruktur (76,6 persen), pembangunan Sumber Daya Manusia (86,1 persen), penanggulangan bencana (64,1 persen), 3 (tiga) kartu unggulan (Kartu Prakerja - 76,5 persen, Kartu Indonesia Pintar Kuliah - 86,6 persen dan Kartu Sembako murah - 86,8 persen).

Sementara itu, ada beberapa kebijakan Jokowi yang tidak disukai oleh masyarakat. Masyarakat tidak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik (72,6 persen) dan pengalihan subsidi LPG (60,5 persen). Pada kebijakan pemindahan ibu kota diafirmasi masyarakat sebesar 56,9 persen dan keyakinan terhadap pemberantasan korupsi 534 persen.

Temuan yang menarik, masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sebesar 33 persen berada di wilayah yang bukan basis pemilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Jokowi diketahui mengalami kekalahan pada Pilpres 2019 di Sumbar, Riau dan Jawa Barat.

"Data itu menunjukkan bahwa residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokow-Ma'ruf ke depan," ujar Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo.

Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga tinggi negara bervariasi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan TNI menjadi lembaga negara dengan tingkat kepuasan paling tinggi, yakni 77,5 persen. Lembaga lain seperti Polri berada pada tingkat 67,8 persen, KPK (57,4 persen), Kejagung (51,1 persen), BPK (48,9 persen), DPD (51,4 persen), DPR (50,6 persen), MA (53,2 persen), MK (50,9 persen) dan MPR (51,7 persen).