Kepala BNPB: Kesadaran Kolektif Harus Dibangun Dalam Upaya Pencegahan Bencana Alam di Sumbar

Padang, 23 Desember 2019 - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengajak seluruh komponen baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya agar menyamakan persepsi dalam upaya mempersiapkan diri bersama menghadapi potensi bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Kepala BNPB dalam sambutannya pada rapat koordinasi bertajuk "Membangun Kesadaran Masyarakat Secara Kolektif dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir dan Banjir Bandang" yang juga dilanjutkan dengan Peresmian Shelter INA-TEWS dan Operasional EEWS Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sumatera Barat, Senin (23/12).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan bahwa kesadaran kolektif dari pemerintah daerah hingga masyarakat sangat penting karena persamaan persepsi tersebut bisa menjadi langkah baik dalam memperbaiki lingkungan dan mencegah terjadinya bencana, sebagaimana sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa pencegahan adalah hal terbaik.

"Kesadaran kolektif ini bisa menjadi langkah yang baik dalam upaya pencegahan," kata Doni.

Sumatera Barat yang juga merupakan kampung halaman orang nomor satu di BNPB itu menjadi wilayah dengan potensi ancaman bencana yang tinggi. Dalam sebuah catatan sejarah, Sumatera Barat disebut sebagai 'supermarket' bencana di wilayah Sumatera. Selain gempa dan tsunami, Bumi Minang juga memiliki ancaman bencana gunung api, longsor dan banjir bandang. Melihat dari hal itu, Doni mengharapkan agar pemerintahnya hingga masyarakat belajar dari apa yang sudah digariskan di wilayah Sumatera Barat tentang potensi bencana alam.

"Tampaknya harus selalu diputar kasetnya tentang rentetan potensi ancaman bencana serta semua yang telah terjadi pada masa lampau di Sumatera Barat agar kita semua bisa belajar," kata Doni.

Selain bencana oleh alam, Jenderal yang mempelopori suksesnya program Citarum Harum itu juga kembali menyoroti maraknya praktik pertambangan liar tanpa izin di bantaran Sungai Batanghari yang sangat berpotensi merusak lingkungan bahkan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat karena penggunaan merkuri.

Oleh karena itu, secara tegas Doni meminta agar pengerusakan alam dan lingkungan Sumatera Barat agar dihentikan dan semua pihak harus berbuat dan bertindak, termasuk para lembaga pemerhati lingkungan dan media untuk tidak berhenti menyuarakan bahwa aktivitas ilegal tersebut sangat merugikan.

Lebih lanjut, Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengatakan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi dari sektor wisata dan hasil pertanian dan perkebunan bukan dari pertambangan ilegal.

"Sektor wisata dan rempah-rempah unggulan dari Sumatera. Orang-orang Minang bakatnya adalah berdagang, bukan menambang dan merusak alam," tegas Doni.

Sumatera Barat yang dikenal oleh Doni semasa kecil ialah wilayah memiliki kearifan lokal yang baik tentang bagaimana hidup harmoni dengan alam. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga lingkungan sebagai upaya pencegahan pra-bencana maka budaya yang dulu selalu dijaga dan diajarkan harus terus dilakukan oleh pemangku adat dan pemuka agama kepada penerus bangsa.

"Penerapannya harus digalakkan lagi melalui tokoh adat maupun pemuka agama sehingga apa yang diwariskan kepada anak cucu adalah hal yang baik untuk lingkungan dan masa depan," tambah Doni.

Kedepannya, sebagai Putera Daerah dan Kepala BNPB, Doni berharap agar Sumatera Barat bisa menjadi contoh pengendalian ekosistem dengan membangun kesadaran dari seluruh komponen karena urusan bencana adalah urusan bersama.

"Kesadaran tim harus kita bangun, karena urusan bencana adalah urusan bersama," tutup Doni.

Selepas memberikan sambutan, rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman dan prasasti peresmian Shelter INA-TEWS dan Operasional EEWS Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala BNPB, Kepala BMKG dan Gubernur Sumatera Barat.


Agus Wibowo
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan